Sejarah Organisasi Papua Merdeka [OPM]

DOK: Orang-orang Hebat yang mendirikan Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Sejarah Organisasi Papua Merdeka [OPM]

Perjuangan diluar negeri bukanlah hal yang baru bagi orang Papua barat (West Papua)/Irian Jaya, sebab pada tanggal 16 Januari 1951 sebuah delegasi orang Papua yang diketuai oleh Johan Ariks, sekretaris Nicolaas Jouwe dan anggota masing-masing markus kaisiepo dan Abdulah Arfan menandatangani suatu pernyataan 16 pasal yang pada intinya menolak Indonesia dan memintakan pemerintah Belanda memerintah dan memimpin Irian Jaya sampai kepada kemerdekaanya. Permintaan bantuan tersebut ditujukan kepada pemerintah dan rakyat Belanda untuk membantu serta mendukung akan keinginan rakyat Papua. Jelas bahwa keberangkatan delegsi ini ke negeri Belanda pada waktu itu dalah berkaitan denga proses sengketa antara Indonesia dan Belanda mengenai status IRian Jaya yang dianggap sebagai hal yang direkayasa oleh pemerintah Belanda untuk kepentingannya, tanpa memikirkan lebih dalam bahwa pada saat itu sebenarnya telah tumbuh paham dan perasaan "Nasionalisme" Papua Barat.

Perjuangan untuk Papua merdeka diluar negeri dimulai di Belanda oleh Markus Kaisiepo dan Nicolaas Jouwe dan kawan-kawan serta Herman Womsiwor di Jepang. Perjuangan ini makin gigh pada saat pecah pemberontakan senjata oleh OPM yang dimulai di Manokwari pada tahun 1965. Berikut ini secara kronologis tentang bentuk-bentuk perjuangan yang dilakukan diluar negeri, dan bentuk perjuangan itu terutama untuk mencari dukungan politik dan mencari dukungan senjata atau bantuan persenjataan.

Adapun perjuangan politik diluar negeri itu juga didasarkan pada 3 alasan sebagai berikut:

• Rakyat Papua ditolak dalam keseluruhannya masuk kedalam Imperialis Indonesia yang berpolitik ekspansionis yang didasarkan pada Proklamasi Kemerdekaan17 Agustus 1945.
• Secara Geografis maupun secara Etnologis rakyat Papua tidak termasuk Indonesia.
• Rakyat Papua menolak Paternalisme Indonesia dan sadar diri menurut haknya yang utama atas tanah airnya sendiri.

Bertolak dari ketiga alasan tersebut, maka ada 2 faktor yang penting dalam mendorong perjuangan diluar negeri yaitu:

• Dunia tidak mengetahui duduk permasalahan dari Bangsa atau Rakyat Papua.
• Adanya informasi sepihak dari Belanda pada masa lampau dan dari Indonesia.

Indonesia memberikan Interpretasi atau penafsiran sendiri secara menyeluruh terhadap masa depan (Bangsa Papua) mengenai perjanjian New York tanggal 15 Agustus tahun 1962 dan tertutup antara negeri Indonesia dan negeri Belanda, dimana Belanda dengan tangan sendiri menyerahkan kedaulatan dari rakyat Papua diluar pengetahuan mereka kepada Indonesia, bagaikan menggiring ternak.

Pada mulanya kegiatan politik OPM hanya terdapat di Negeri Belanda sejak Markus Kaisiepo dan Nicolaas Jouwe bersama teman-temannya. Dari Negeri Belanda jaringan OPM di Eropa dipusatkan, dan sangat berorientasi ke barat. Kemudian OPM mendapat dukungan dari kelompok Akademisi Senior beraliran Marxis di Universitas Stockholm, Swedia terhadap gerakan-gerakan "Pembebasan" di Seluruh Dunia; dimana OPM membuka kantornya pada tahun 1972 dan kemudian OPM mendapat dukungan-dukungan yang secara terbuka dalam forum-forum internasional yang kemudian oleh dorongan beberapa negara Afrika Hitam OPM membuka perwakilannya di Dakkar, Senegal pada tahun 1976. Sampai tahun 1984 perakilan OPM di Senegal masih dipertahankan. Selain terdapat perbedaan yang jelas antara OPM di negeri Belanda dan perakilannya di Stockholm dan Dakkar, juga terdapat perbedaan pendapat antara Kaisiepo dan Jouwe mengenai strategi yang harus ditempuh oleh OPM untuk mencapai tujuannya. Kaisiepo yang adalah Presiden Pertama dari pemerintah Papua Barat dipengasingan menganut garis keras, dimana ia berpendapat bahwa OPM harus menggunakan senjata untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, Kaisiepo mendorong OPM untuk bekerja sama dengan yayasan Door de Eeuwen Trouw dari negeri Belanda yang selama ini mebiayai "Pemerintah Republik Maluku Selatan (RMS) dalam pengasingan" dibawah pimpinan Ir. Manusama. Untuk itu Kaisiepo mendapat dukungan dari Herman Womsiwor yang menempuh jalan "Perjuangan Secara Langsung". Sebaliknya Jouwe berusaha untuk menjauhkan OPM dari RMS, dimana Jouwe lebih suka menempuh jalan diplomasi dengan kalangan Internasional. Pandangan ini muncul setelah Jouwe kembali dari perjalanannya dari PNG pada bulan Desember 1974 hingga Februari 1975, dimana pada kesempatan itu ia sempat bertukar pikiran dengan Michael Somare dan Maori Kiki namun tidak mendapat dukungan sepenuhnya sebagaimana harapannya. Jouwe juga menolak kebijakan yayasan Door de Eeuwen Trouw yang menghendaki persatuan perjuangan antara RMS dan OPM dibawah panji "Persekutuan Melanesia". Jouwe juga tetap berpandangan pro-Barat dan ingin membuka dialog dengan Republik Indonesia mengenai Irian Jaya, dan untuk itu pada tanggal 25 Juli tahun 1973 ia menulis surat kepada Presiden Soeharto.

Berbeda dengan OPM di negeri Belanda maka perwakilan OPM di Stockholm dan Dakkar dipimpin oleh tokoh-tokoh yang lebih muda antara lain: Ben Tanggahma dan Saul Hindom. Karena mereka beraliran Neo-Marxis, maka mereka mendapat bantuan dari kelompok kiri di Swedia dan Senegal. Presiden Senghor dari Senegal pada waktu itu memberikan dukungan sepenuhnya pada OPM dengan menyalurkan dana-dana swasta. Beberapa negara kelompok Brazzavile 13 yang tidak mendukung Indonesia dalam sengketa awal tahun 1960-an, juga memberikan dukungan kepada OPM melalui Ben Tanggahma. Dukungan oleh presiden Senegal itu didasarkan atas prinsip pribadinya sebagai tokoh dalam memajukan kebudayaan "Negrito" yang tidak saja terdapat di Afrika. Pada tanggal 1 Juli 1975 tepatnya didirikan kantor penerangan OPM di Dakkar dengan nama Information and Coordination Offiec of the Provisional Government of the Republic of West Papua /Nieuw Guine yang dikepalai oleh Ben Tanggahma. Tema utama dari kampanye OPM di Afrika adalah bahwa "Bangsa Papua adalah Etnis yang termasuk bangsa Negroid". Jelas bahwa tujuan mereka adalah untuk menjadi dukungan bagi pengakuan di PBB sebagai "National Liberation Movement" yang disejajarkan dengan Gerakan Kemerdekaan Namibia, Swapo dan sebagainya. Kemudian dalam suatu wawancara khusus dengan majalah Senegal Le Soleil Tanggahma mengatakan antara lain:

• Papua ingin menarik pengalaman dari Afrika mengenai Dekolonisasi.
• Perjuangan OPM untuk merdeka sama dengan keadaan perjuangan negara-negara bekas jajahan Portugis di Angola, Guinea Bissau dan Mozambik.
• Mengharapkan sokongan Moril dan Materiil dari negara-negara Afrika bagi perjuangan OPM mengingat Papua secara Etnis lebih dekat dengan bangsa-bangsa Afrika.
• Apabila Papua Barat (West Papua) dalam 25 tahun mendatang, orang-orang Papua akan hidup di Reserfat seperti orang-orang Indiean di Amerika Serikat dan orang-orang Aborogine di Australia.
• Orang-orang Indonesia menjual kekayaan Alam Irian Jaya kepada modal asing melalui konsesi-konsesi.

Kampanye anti Republik Indonesia terus dilakukan di Benua Afrika dengan dukungan Presiden Senghor dari Senegal seperti yang terdapat dalam sebuah buletin OPM yang diberi judul A Negro Race Being Murdered yang memperkenalkan kepada bangsa Afrika adanya bangsa Negro di Papua 3 juta orang, dimana 1 juta yang mendiami Papua Barat sedang bergulat memperjuangkan pembebasan diri dari penindasan-penindasan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Juga sebuah judul lain dari buletin OPM yaitu A Cry of Distress from Negroes to Negroes yang diberi kata pengantar oleh Nicolaas Jouwe antara lain:

Saudara-saudari di Afrika. Apakah anda tahu, saudara-saudari di Afrika bahwa pulau Nieuw Guinea adalah yang terbesar di dunia setelah Greenland dan situasi di Pasifik dimana didiami oleh 3 juta orang negro? Dapatkah saudara-saudari di Afrika pernah memikirkan tentang orang-orang Negro itu secara khusus terhadap 1 juta Negro Papua yang mendiami sebelah barat yang merupakan setengah dari pulau besar itu dimana mereka sedang melawan dengan perkelahian secara teguh untuk kebebasannya terhadap tekanan atau penindasan dari Indonesia?

Selain itu dibentuk juga "Komite Kemerdekaan Papua Barat" dengan Nicolaas Jouwe sebagai pimpinan dan dibentuk pula "Front Nasional Papua Barat" dengan Markus Kaisiepo sebagai pimpinan. Kalau tujuan organisasi yang dipimpin Jouwe untuk mendirikan negara Papua Barat, maka organisasi yang dipimpin oleh Kaisiepo adalah untuk mendirikan negara Federasi Melanesia (Papua Barat & Maluku) kedudukan kedua organisasi itu di negara Belanda. Selanjutnya, pada tanggal 20 Februari 1975 di Port Moresby 8 pemimpin Papua Barat masing-masing Nicolaas Jouwe, Herman Womsiwor, Filemon T. J. Jufuway, Benedictus V. Sarwom, Adolf Saweri, Willem Zonggonao, James A. Joku dan Peter Pangkatan menandatangani suatu penryataan yang diampaikan kepada pemerintah Indonesia sebagai berikut:

1. Kemajuan Irian Barat tidak mungkin didapat tanpa suatu pemecahan Politik.
2. Adanya Approach pemerintah PNG untuk membawah kedua belah pihak kedalam perundingan.
3. Kesediaan pemerintah Indonesia melakukan suatu perundingan.
4. Adanya hubungan baik yang tradisional antara R. I. Australia dan hubungan mereka dengan PNG.
5. Menyambut baik usaha pemerintah PNG untuk membawah mereka kedalam suatu perundingan bersama.
6. Para pemimpin Papua Barat siap bertemu dengan pemerintah Indonesia.
7. Menyampaikan penghargaan dan kepercayaan atas prakarsa pemerintah PNG bersama pemerintah Indonesia untuk menentukan tanggal yang pasti mengenai perundingan tersebut.

Kelihatan bahwa apa yang dinyatakan itu semata-mata merupakan usaha untuk menarik simpati dari PNG karena beberapa tokoh PNG mulai tidak simpati dengan terhadap OPM sebagai akibat dari adanya perpecahan antara kelompok-kelompok OPM di PNG, dan masalah perbatasan menjadi hangat antara Indonesia dan PNG. Kelompok pimpinan N. P. Nere berpendapat bahwa perjuangan OPM harus tunduk pada PNG. Sebaliknya kelompok pimpinan Elieser Hamadi berpendapat bahwa perjuangan OPM terus dilanjutkan. Kelompok Elieser Hamadi kemudian merencanakan suatu kegiatan demonstrasi anti Indonesia pada saat kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik ke Port Moresby. Namun aksi ini tidak terlaksana karena pemerintah PNG lebih dulu mengetahui dan melakukan ancaman terhadap OPM.

Tidak simpatinya beberapa tokoh PNG terhadap OPM antara lain setelah mereka melihat bahwa kehadiran OPM di PNG menimbulkan banyak masalah baik dari segi pembiayaan hidup para pengungsi, gangguan disepanjang perbatasan dan mereka sendiri sedang sibuk dengan persiapan kemerdekaan dan pengisian kemerdekaannya, Sekalipun solidaritas Etnis Papua masih ada dan tidak hilang dari pikiran dan perasaan mereka. Mengenai solidaritas Papua di PNG lebih dikenal dengan istilah "One Talk", yang dapat ditafsirkan lebih luas yaitu "Persamaan dan Persaudaraan" termasuk Agama Kristen.

Selanjutnya mengenai masalah perbatasan, maka dengan sepeninggalnya Rumkorem ke Yunani dan Jacob Pray ke Swedia, maka kegiatan Rumkorem dengan Markas Viktoria dilanjutkan oleh Uria Robert Joweni, sedangkan kegiatan Pray dilanjutkan oleh Otto Ondowame, Marten Tabu, Elky Bemey dan James Nyaro. Pada umumnya wilayah PNG dijadikan sebagai wilayah suaka bagi Pasukan OPM dari kedua kelompok itu. Sepeninggalnya Rumkoren ke Yunani dan Pray ke Swedia pada tahun 1983, maka kedua kelompok Militer OPM dipersatukan dan dipimpin oleh James Nyaro dengan nama Tentara Pembebasan Nasional (TEPENAL) pada tahun 1984. Beranjak dari wilayah PNG maka sepanjang tahun 1984, penyerangan-penyerangan terhadap pasukan Indonesia di wilayah Jayapura dipimpin oleh Robert Uria Joweni (Group Viktoria) Jantje Hembring (Group Pemka) dan Elieser Awom.

Dalam tahun 1984 juga jumlah pengungsi dari Irian Jaya di PNG sebanyak 11.000 orang yang ditampung di kamp-kamp pengungsi Wabo dan Yako yang lebih dikenal dengan nama Black Water dan Black Wara, dimana para pengungsi tersebut diurus oleh perwakilan UNHCR (United Nations High Commision for Refugees) di Vanimo.

Posting In Blog @TvradaUrusan /By. E.E./Tanah Kolonial, 24 Maret 2026